IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
DOI:
https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.65Keywords:
Implementasi Kebijakan, Pengembangan PariwisataAbstract
Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Downloads
References
Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (edisi Revisi V) Cetakan Keduabelas: Bandung: Rineka Cipta.
Agustina Palamba. (20017). Implentasi Kebijakan Standar pelayanan minimal. Disertasi Untag.
Akib Haedar,”Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” Jurnal Administrasi publik, Volume 1 No. r rhn. 2010.
Bambang Sunaryo. (2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. GAVA MEDIA.Yokyakarta.
Burhan Bungin, (2015). Komonikasi Pariwisata. Tourism Comunication, Pemasaran Dan Brand Destinsi. PREDANAMEDIA GROUP.
Burhan Bungil. (2001). Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). Implementasi Kebijakan Publik (konsep & Aplikasinya di Indonesia). GAVA MEDIA Yogyakarta.
Fandy Kurniawan, Soesilo Zauhar, Hermawan, Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang Vol 1, No.1 54.
Gee, C Y. (ed). (1997). International Tourism: Global Persfektif. Madrid: World Tourism Organization (WTO).
Grindle, Merike S. 1980. Policy and Policy Implementations in the Theird World. New Jersey: Princetown Universty Press.
Gunn.Clare A. and Var. (2002). Tourism Planning: Basics Consepts Cases. London: Routledge.
Greenberg dan Boron (2003) Bihaviora In Organization Inderstanding And Manging The Humanside Of Work. New jersy. Prentice. Hall international.
Hoessein, Bhenyamin, 2009. Perubahan, Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Departemen Ilmu Administrasi: Fisip-UI.
Herbinik, L.G. (2006) Obstacles to Effective Strategy Implementation Organizitionl Dinamic 35 (1)12-12.
Hermawan, Heri. 2008. “Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonsia”. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Vol 3 No.1 Maret 2008. ISSN 1907-9419.
Joko Widodo, (2017). Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.Media Nusa Greative. Malang.
Nawawi Ismail. (2009). Publik Policy. Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek, PMN. Surabaya.
W.J.S. Poerdarminta, (2009). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka).
Wayne Parsons, (2008). Public Policy. Pengantar Teori dan Paraktik Analisis Kebijakan. PRENANDA MEDIA GROUP. Jakarta.
Rangkuti, Freddys (2009) Strategi Promosi yang Kreatif dan analisis Kasus Integrated Marketing Commonication. Jakarta: Gramata Publishing.
Riant Nugroho. (2017). Public Policy. Dinamika kebijakan publi, Analisis kebijakan publik, Manajemen politik kebijakan publik, Etika kebijakan publik, Kimia kebijakan publik.PT. Elex Media Komputindo. KOMPAS GRAMEDIA.
___ (2018). Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta.
_____ (2003). Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Kompitindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Rony Ika Setiawan, (2016) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 1 No. 1 (2016) hlm. 23-35.
RPI2-JM, (2014). Dalam Implementasi Kebijakan Keterpaduan Program Bidang Cipta Karya, Provinsi Maluku Utra.
Rejasekar, James, (2014) Faktors Affecting Efective Strategy Distribution Companies In The Sultanate of Oman. Internasional Jurnal of Business and Social Sciaence.
Rasyid, Ryaas, (2002). Otonomi Daerah: Latar Latar Belakan Dan Massa Depannya Dalam Syamsudi Haris (ed), Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas, Jakarta: AIPI dan Partnership.
Rondinelli, Dennis A & Cheema, G. Shabbir, 1983. Decentralization and Development Policy Implemtation in Developing Countries. Beverly Hills London: Sage Publication.
Sugiyono, (2014) Metode Penelitian Administrasi Negara. ALFABETA Bandung.
_____, (2015) Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitataif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research) Penelitian Evaluasi: (Setiyawami. Ed Bandung: Alfabeta.
Sudjarwo. (2001). Teknik Wawancara dan proses data untuk Tujuan Penelitian.
Swarbrooke.J. (2003).Sustainable Torism Management.London Methuen.
---------, (1996) J. Sustainable Torism Management.London Methuen.
Surbakti, (2010). Memahahi Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
Tachjan, (2006). Implentasi Kebijakan Publik. Bandung: AIP dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI (2017) https://www.google.co.id.
Surat Ketetapan Nomor: 188.4/06/ DPRD/MU/2002 tanggal 15 Februari 2002. https://www.google.com.
Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Supriyono Bambang, 2011. Inovasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Memperepat Pembangunan Ekonomi Indonesia. Makalah Seminar Nasional “Peran Local Government dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”. Humanis Jurusan Administrasi Publik, FIA Universitas Brawijaya. Malang.
William N. Dunn, (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
_____,(2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
_____,(2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
Widodo Joko, (2001). Etika Pelayanan Dalam Publik. Jakarta. PT. Pertja.
Winarno, Budi, 2013. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yokyakarta: Media press
_____,(2005). Teori dan Proses Kebijakan. Yogyakarta, Media Pressindo.http://www.pulaumorotaikab.go.id/profile/read/2/letak-geografis-pulau-morotai.html.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun.(2014). Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun, (2009) tentang Kepariwisataan.
Peraturan DaerahNomor 09 tahun 2014 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pulau Morota.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ibnu Kanaha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
