PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA DALAM PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
DOI:
https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.212Keywords:
Implementasi, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, StuntingAbstract
Dalam mengatasi dan mengurangi kasus gizi buruk di Kota Pekanbaru, dinas kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam kasus gizi buruk ini, sehingga agar dapat mencapai target hingga dibawah1%. Adapun bentuk dari tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengenai kasus gizi buruk. Selain dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terus melakukan kerjasama seoptimal mungkin dengan instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam penanganan kasus gizi buruk ini, seperti dengan puskesmas, kader di setiap daerah, maupun dengan kecamatan. Sehingga kasus gizi buruk ini selalu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan nantinya akan dapat mengurangi kasus gizi buruk yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi program gizi masyarakat sudah terpenuhi dengan baik dan hambatan-hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dan kuantitatif. Adapun populasid an sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Dinkes Pekanbaru, Kepala Seksi Gizi Masyarakat, Kepala Pusekesmas tiga orang, Pegawai Dinas Sebanyak dua orang dan orang tua bayi yang terkena Gizi buruk. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru belum terimplementasi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari dalam perencanaan kegiatan yang telah dibuat tidak semua kegiatan mendapat anggaran baik itu APBD maupun APBN, karena keterbatasan anggaran yang ada dan lebih memgutamakan penganggaran untuk kegiatan yang direncanakan dapat lebih cepat menurunkan gizi buruk sehingga pelaksanaan perbaikan gizi untuk Kota Pakanbaru dapat menurun jumlah kasus gizi buruknya, adanya beberapa posyandu yang tidak aktif, hal ini menandakan masih kurangnya peran kader untuk membantu mensukseskan jalannya program ini. Hambatannya yaitu anggaran yang kurang, Kualitas pelayanan posyandu yang tidak aktif dan peran masyarakat yang tidak aktif.
Downloads
References
Abidin, Z.S., 2002, Kebijakan Publik, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnisitrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media Jogyakarta
Dwijowijoto, R.N, 2008, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex Media Komputindo.
Edwards III George. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C. Robert L. Peabody
Gie The Liang, 2000, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
Hamidi Jazim, 1999, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
Hanif, Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah. Jakarta:Grasindo
Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
Islamy, M. Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Kaho Joseph Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, Edisi I, Cetakan IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Koentjoro Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta:Rajagrafindo Persada
Manan, Bagir, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Andi Offset.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta:Rineka Cipta
Ndraha, Taqliziduhu, 1997, Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.
Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah. Yogyakarta : YPAPI
Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. Implementation. Barkley and Los Angeles: University of California Press
Rasyid Ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
Sedarmayanti. 2004. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama
Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama, Bandung.
Supriatna, Tjahya, 1996, Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan, Humaniora Utama Press, Bandung.
Suryadi. 1975. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT. Reflika Aditama.
Syafiie, Inu Kencana, 2005. Ilmu Pemerintatym (edisi revisi). Mondar Maju, Bandung.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.” Administration And Society. February
Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijaksanaan:Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta:PT. Bumi Aksara
Yudoyono, Bambang. 2001. Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Undang-Undang :
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Mentri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Rozalinasari Rozalinasari, Nurmasari Nurmasari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
