BASIC IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL OFFICE IN PREVENTION OF GRATUITY CASES
DOI:
https://doi.org/10.62567/micjo.v3i1.2240Keywords:
Integrity, State Officials, GratificationAbstract
The scientific background regarding the case of gratuity in Indonesia, in terms of juridical violations under Articles 12A, 12B, and 12C of Law Number 31 of 1999, in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, has caused poverty across various aspects of people’s lives. In addition, efforts to eradicate the crime of gratuity need to be supported by professional human resources and the enforcement of legal sanctions to foster personal awareness of anti-corruption. Based on the description above, the problem formulation is focused on: 1) Why is the integrity of state officials needed in eradicating graft cases? 2) What is the relationship between the philosophical study of the integrity of state officials in the case of gratuities? 3) What is the legal purpose of the integrity of state officials in the case of gratuities? The purpose of this study is to analyze the integrity of state officials in eradicating cases of gratuity. The approach method in this study is a normative juridical approach. The types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary. The analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the study are the eradication of gratuities in Indonesia, namely unlawful acts (corruption) by state officials/employees, receiving bribes (gratuities) from corporations or related parties, abuse of authority, and the practice of collusion with fictitious projects offering a 50%:50% profit split with contractors. This research novelty concludes that gratuities are unlawful acts by state officials who must be audited their salary financial data and even their family’s financial data through the Annual Personal Tax Payment Letter in accordance with the Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 and reported to the Financial Audit Agency and the Financial Transaction Analysis Reporting Center in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010.
Downloads
References
Abdullah Gofar, Harmonisasi Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama : Upaya Menegakkan Keadilan Procedural Tanpa Mengesampingkan Keadilan Substansial Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Yang Berwibawa , Makalah Kualifikasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Kualifikasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.
Akhmad Najib , Rekonstruksi Kebijakan Publik Model Perlibatan Masyarakat Dalam Penilaian Proper Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Di Provinsi Sumatera Selatan , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya, Palembang, 5 Januari 2017.
Ali Dahwir, Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Disertasi , Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2017.
Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, CV.Akademika Presindo, Jakarta, 1984.
Anton Rosari, Dekonstruksi Pengaturan Pengelolaan Publik Tanah Yang Dikuasai Oleh Negara Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Indonesia Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 31 Desember 2018.
Artidjo Alkostar, Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktek Korupsi Politik Dan Penanggulangannya, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, 2007.
Azwar Agus, Bantuan Hukum Progresif, Sebagai Salah Satu Upaya Korban Kejahatan Untuk Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Makalah Kualifikasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Kualifikasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 15 Mei 2012.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999.
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama,Bandung, 2008.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
Doni Muhardiansyah, dkk, Buku Saku Memahami Gratifikasi , Komisi Pemberantasan Korupsi , Jakarta , 2010.
Else Suhaimi, Pola Rekrutmen Calon Pejabat Publik Oleh Partai Politik di Indonesia, Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 12 Januari 2019.
Engga Septa Barata, Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebelum Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi , Tesis, Disampaikan Pada Sidang Ujian Tesis, Program Studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2008.
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
Febrian, Hierarki Aturan Hukum Di Indonesia , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 23 September 2004.
Fery Erthatero, Studi Tentang Asset Recovery Tindak Pidana Pencucian Uang Di Luar Negeri Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi, Tesis, Disampaikan Pada Sidang Ujian Tesis, Program Studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 Januari 2019.
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana , Setara Press, Malang , 2015.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandar Maju, Bandung , 2003.
http://www. kpk.go.id. Komisi Pemberantasan Korupsi GEDUNG KPK Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 Telp : (021) 2557 8300 Faks : (021) 2557 8333 Call Center: 198 Email : informasi@kpk.go.id
http://www.unsri.ac.id.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Statuta Unsri)
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
Jurnal Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalaan Dalam Penerapannya, Jurnal Daulat Hukum ISSN: 2614-560X Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
Jurnal Sabarudin Hulu, Pujiyono, Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018.
Jurnal Tengku Arif Hidayat, Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Universitas Riau VOLUME 7 NO. 1, Agustus 2017-Januari 2018.
Khalisah Hayatuddin , Pengaturan Instrument Pendanaan Lingkungan Hidup Berbasis Asas Manfaat Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pada Industry Tekstil Rumah Tangga di Kota Palembang , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 27 September 2018.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary First Edition , PT. Red and White Publishing , Jakarta, 2009.
Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dlam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2014.
Nashriana , Reformulasi Sanksi Tindakan Upaya Penguatan Alternatif Sanksi Pidana Dalam Melindungi Anak , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014.
Notonegoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta, 1971.
Otje Salman dan Anton F.Susanto, Teori Hukum (Mengingat,Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Bandung, Refika Aditama, 2004.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Surat Pembayaran Tahunan (SPT) Pajak Pribadi.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 982/Pid.B/2010/PN.Plg. Tanggal 11 Agustus 2011
Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 4 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL. Tanggal 28 Maret 2018.
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 1616 K/Pid.Sus/2013
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 336 K/Pid.Sus/2015
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta176-PK-PID-SUS-2017-KABUL-OC.KALIGIS
Ridwan Mukti, Sistem Pemilihan Kepala Daerah Beragam di Indonesia ( Pergeseran Penafsiran Makna Dipilih Secara Demokratis Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ) , Makalah Kualifikasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Kualifikasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 15 Mei 2012.
Ruben Achmad , Kebijakan Non Penal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Palembang , Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 27 Juni 2013.
Salim, HS.dkk., Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
SE KejagungRI SE-003_05_2002
Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi, Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 12 Januari 2019.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
stasiun televisi swasta talk show Mata Najwa oleh Najwa Shihab, “Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK”, Rabu tanggal 09 Oktober 2019
Surat Al Mujadillah [58]: ayat 11
Syarifuddin Pettanasse , Rekonstruksi Fungsi Kepolisian Di Bidang Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mewujudkan Asas Sederhana , Cepat Dan Biaya Ringan, Disertasi, Disampaikan Pada Sidang Ujian Disertasi, Program Studi Doktor, Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 29 Maret 2014.
Teguh Sulistia,dkk, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia , Alfabeta, Bandung, 2010.
Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU )
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption ( Konvensi Anti Korupsi )
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ahmad Taqwa, Muhammad Ihsan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
