STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI GORONTALO
DOI:
https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.2879Keywords:
Good Governance, Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas dan EfisiensiAbstract
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Downloads
References
Abdussamad, J., Tohopi, R., & Igirisa, I. (2025). Penguatan e-governance: Inovasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik desa. EMPIRIS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 3(2), 68–74. https://doi.org/10.37915/EJPPM.v4i2
Adiarsa, S. R. (2022). Improving institutional capacity towards digital-based governance. Journal of Governance Studies, 1(September), 19–32.
Ahmadi Noor, S., Sanusi, A., & Supriadi, B. (2024). Kepemimpinan transformasional. CV Literasi Nusantara.
Alfian, M. A., & Sudirman, F. A. (2025). Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik: Analisis berbasis model keberhasilan sistem informasi. Pamarenda: Public Administration and Government Journal, 5(2), 590–600.
Ananda, D., Amalia, N., & Rodiyah, I. (2024). Efektivitas program aplikasi SIPRAJA dalam pelayanan administrasi berbasis digital di Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 7(2).
Andhika, L. R. (2017). Sound governance, dynamic governance, dan open government: Comparative concept of governance. Jurnal Administrasi Publik, 87–102.
As’ad, M. (2024). Analisis pelayanan berbasis new public service di dinas penanaman modal pelayanan terpadu. Universitas Hasanuddin.
Batory, A., & Svensson, S. (2019). The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art. Central European Journal of Public Policy, 13(2), 28–39. https://doi.org/10.2478/cejpp-2019-0008
Cendana, G. A. (2018). Analisis kualitas pelayanan publik pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Jurnal Pelayanan Publik, 1089–1100.
Dahlia, N. (2023). Upaya mewujudkan good governance melalui collaborative governance dalam pengelolaan BUMDesa. Jurnal Governance Indonesia, 5(1), 61–79.
Erlianti, D. (2019). Kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik & Bisnis, 1(1), 9–18.
Farhanuddin, A. F., Ayulia, A., Jauza, D., & Setia, P. (2022). Penerapan etika pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Jurnal Administrasi Negara, 19(1), 64–74.
Hidayattullah, B. H. (2020). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Wonocolo Surabaya. Jurnal Administrasi Publik, 734–739.
Indriana, A. Y. (2023). Interaction of Islamic economics and government transformation technology in Indonesian Muslim society. Journal of Islamic Governance, 21(2), 261–282.
Lahat, L., & Sher-Hadar, N. (2020). A threefold perspective: Conditions for collaborative governance. Public Management Review, 22(13), 2015–2018.
Mardiyanta, A. (2020). State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 33(3), 227–242.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 6(1), 1–18.
Meadowcroft, J. (2018). Climate change governance. Policy and Governance Review.
Muliawaty, L., & Hendrawan, S. H. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11, 101–112.
Muhsin, R. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo [Skripsi]. Universitas Negeri Gorontalo.
Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., & Kochskaemper, E. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: A framework of causal mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2), 269–297. https://doi.org/10.1111/psj.12209
Pramesti, M. W. (2018). Dimensi-dimensi strategis administrasi publik dalam Islam. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(1), 37–48.
Putrawan, I. G. N. (2024). Menilai eksistensi dan potensi pembangunan. CV Sketsa Media.
Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 73–85.
Ricky. (2022). Keterbukaan informasi publik di Indonesia: Perspektif akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(2), 62–75.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Widyarti Liko, Rustam Tohopi, Yakop Noho Nani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
