PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN TAMIMBAR

Authors

  • Rosario Bembuain Universitas Lelemuku Saumlaki
  • Polikarpus Lalamafu Universitas Lelemuku Saumlaki
  • Aresyama Hein Temmar Universitas Lelemuku Saumlaki
  • Amtai Alaslan Universitas Lelemuku Saumlaki

DOI:

https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2544

Keywords:

money politics; regional head election; oversight and enforcement; Bawaslu; Tanimbar Islands Regency

Abstract

Money politics, referred to as "the mother of corruption," is a major and frequent problem in Indonesia’s direct leadership succession processes. Voter choice is not merely a procedure; the electoral process is an important instrument to correct, assess, evaluate, and improve the administration of government. If vote-buying is allowed to continue, its impact can be significant and even harm the state or regions. Candidates who win through vote-buying have the potential to maintain power in an unhealthy manner.

This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tanimbar Islands Regency in efforts to prevent vote-buying during the 2024 Regional Head Election. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that Bawaslu implemented various preventive strategies, such as public outreach, vulnerability mapping, and anti–vote-buying patrols. However, several constraints were identified, including limited human resources, difficult and remote geographic conditions, and a local political culture that remains tolerant of vote-buying transactions. This study recommends increasing community participation, utilizing technology in oversight activities, and strengthening cross-institutional collaboration to make efforts to prevent vote-buying more effective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alaslan, Amtai. (2021). Metode Penelitian Kualitatifi. Depok: Rajawali Pers.

Ayuningsih, Nuning, and Drs Wutoy. PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN-PELANGGARAN PILKADA KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA. Diss. IPDN, 2024.

Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 4(02).

Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141-152.

Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum (ekonomi, sosial, budaya, dan hukum), 3(2), 14-28.

Maâ, W., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 8(1).

Nabila Amrie, A. (2020). Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).

Serang, B. P. P. U. K. "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan." Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seran (2021).

Saefulloh, Muhamad Iqbal. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam menekan angka pelanggaran Pada Pilkada 2020 Di Kabupaten Bandung. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.

Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung Alf.

Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. Hikmah, 14(1), 62-70.

Riwanto, Agus. "EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 7.2: 155-169.

Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 643-650.

Haryanto Agus, PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume IV No.II/ Desember 2014

Hasan, A. M. (2002). Menyelesaikan Skripsi Dalam Satu Semester. Grasindo.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Published

2026-05-23

How to Cite

Rosario Bembuain, Polikarpus Lalamafu, Aresyama Hein Temmar, & Alaslan, A. (2026). PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN TAMIMBAR. Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE), 2(2), 376–384. https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2544

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.