DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DOI:
https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.834Keywords:
Kepatuhan hukum, Undang-Undang Perkawinan, Ulil Amri, Hukum IslamAbstract
Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
References
Al-Amini, Muhammad Faruq, dan Utang Ranuwijaya. “Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Persepektif Hadis (Penelitian Kualitatif),” t.t.
Amalia, Mia, Kasman Bakry, dan Sepriano Sepriano. Teori Hukum Positif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
Ariani, Devi, dan Lusy Liany. “PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN.” ADIL: Jurnal Hukum 12, no. 1 (22 Juli 2021). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917.
Arliman, Laurensius. “MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.” Doctrinal 2, no. 2 (13 Juni 2020): 509–32.
Arrasuli, Beni Kharisma, dan Khairul Fahmi. “PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI.” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (1 Juli 2023): 369–92. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351.
Azhari, Aidul Fitriciada. “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 4 (2012): 489–505. https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1.
Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim.” Jurnal Ushuluddin 17, no. 1 (1 Juni 2011): 115–29. https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.686.
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Database Peraturan | JDIH BPK. “PERPRES No. 87 Tahun 2014.” Diakses 24 Mei 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/41581/perpres-no-87-tahun-2014.
Fajar, Mas Ayyub Al. “Pasal 20 Ayat 1 - 5 | UUD 1945.” Diakses 24 Mei 2025. https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-20.html.
Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, dan Faisal Faisal. “ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM.” Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 1 (22 November 2019): 29–54. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980.
Gibran, Ananda Muhammaad Khalil. “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan.” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 9, no. 1 (14 Agustus 2021): 33. https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111.
Giri, Ni Putu Niti Suari. “LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 2, no. 1 (3 Februari 2016). https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7283.
Hamidi, Ahmad, Joni Zulhendra, R Achri Subri, Riyan Permana Putra, dan Roni Pebrianto. POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Adhra Grafika, Curup, 2022.
Hasanah, Robiatun, dan Abd Hannan. “PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.” As-Sakinah Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2 Agustus 2023): 69–80. https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.325.
Hermawan, Sapto, dan Herman Herman. “KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI PADA KEKUASAAN YUDIKATIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (31 Maret 2021): 59. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674.
Hudri, Misbah. “DISKURSUS TAAT PEMERINTAH PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI DZILAL AL-QUR’AN :” Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat 20, no. 1 (17 Mei 2024): 27–56. https://doi.org/10.24239/rsy.v20i1.2383.
Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357.
Kementerian Agama, RI. “Qur’an Kemenag,” 2019. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176.
Khiyaroh. “ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” Al-Qadha 7, no. 1 (23 Juli 2020): 1–15. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817.
M.H, Jailani, S. A. P. , M. Si , C. S. A. , C. M. D., Jemmi Angga Saputra S.H.I, dan Dita Kurniawati M.H S. H. Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan. Prenada Media, 2024.
Mustakim, Ahmad, dan M. Shinwanuddin. “DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP) DALAM KONTEKS INDONESIA.” JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah 3, no. 2 (20 Mei 2024): 100–113.
Nasution, Khoiruddin. “DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP): STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH.” ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW 1, no. 1 (21 November 2019): 1–16. https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8.
Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia.” Jurnal Cita Hukum 2, no. 1 (1 Juni 2014). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461.
Prasetyo, Budi. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” Serat Acitya 6, no. 1 (28 Februari 2018): 135. https://doi.org/10.56444/sa.v6i1.649.
Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
Said, Arsyad. “NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” Maleo Law Journal 2, no. 1 (31 Juli 2018): 1–16. https://doi.org/10.56338/mlj.v2i1.251.
Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution. “ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.” Limbago: Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (26 Maret 2021): 152–69. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643.
Sari, Widya, Muhammad Arif, dan Elkhairati Elkhairati. “Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 May (25 Mei 2021): 127–44. https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540.
Sarni, Sarni, dan Muslimah Muslimah. “The Commendable Leadership in Islamic Perspective.” Bulletin of Pedagogical Research 1, no. 2 (8 Februari 2021): 163–73. https://doi.org/10.51278/bpr.v1i2.187.
Setiadi, Wicipto. “PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (1 Mei 2012): 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103.
Siallagan, Haposan. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” Sosiohumaniora 18, no. 2 (26 Oktober 2016). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947.
Sukmariningsih, Retno Mawarini. “ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (15 Mei 2013): 344–54. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.215.
Supryadi, Ady, dan Fitriani Amalia. “Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” Unizar Law Review (ULR) 4, no. 2 (29 Desember 2021). https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471.
Suska, Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” Jurnal Konstitusi 9, no. 2 (2012): 357–80. https://doi.org/10.31078/jk926.
Taufiq, M. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.
“Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf.” Diakses 24 Mei 2025. https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf.
Wahid, St Hadijah, Nurandini, Sri Ayuninsi, Destiani, Salmi, dan Haerani. “Warga Negara, Hak Dan Kewajiban Warga Negara.” CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (23 Januari 2025): 210–19. https://doi.org/10.62710/y4a9ws17.
Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942.
ZAMRONI, M. PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA. Media Sahabat Cendekia, 2019.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Husnul Khotimah, Jumni Nelli, Zullian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
