KESENGAJAAN ANTARA WACANA DAN AKSI_ EVALUASI KRITIS PENERAPAN STANDAR PENGUNGKAPAN RISIKO IKLIM FIRS S2 PADA PERUSAHAAN ENERGI DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU - Aisyah Putri Cahyani; Anjar Riyanti; Rimi Gusliana Mais, (Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL), 2026)
Krisis iklim global telah mengubah lanskap tata kelola korporat secara fundamental, mendorong munculnya standar pelaporan keberlanjutan baru yang menuntut transparansi lebih besar dari perusahaan-perusahaan di sektor energi dan pertambangan. Salah satunya adalah IFRS S2 yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB) pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan mulai 1 Januari 2024 (ISSB, 2023). Artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif bagaimana PT Vale Indonesia Tbk sebagai representasi perusahaan pertambangan nikel di negara berkembang yang beroperasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara mengungkapkan dan mengelola risiko keuangan terkait iklim dalam kerangka empat indikator utama IFRS S2, yaitu Tata Kelola (Governance), Strategi (Strategy), Manajemen Risiko (Risk Management), serta Metrik dan Target (Metrics & Targets). Metode penelitian menggunakan kajian literatur sistematis dan analisis dokumen terhadap Laporan Tahunan PT Vale Indonesia Tbk tahun 2024, Laporan Keberlanjutan 2024, dan sumber regulasi terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun PT Vale Indonesia Tbk telah mencapai kemajuan signifikan termasuk meraih PROPER Emas 2024 dan mengumumkan target pengurangan emisi 33 persen pada 2030 pengungkapan berdasarkan standar IFRS S2 masih menghadapi hambatan struktural, terutama terkait integrasi skenario iklim kuantitatif dan koneksi risiko iklim ke laporan keuangan. Adopsi Indonesia atas PSPK 1 dan PSPK2.